Langkah itu diambil setelah ditemukannya sejumlah kejanggalan, dalam proses kerja sama jasa servis kendaraan. Frienky menilai praktik tersebut berpotensi menyalahi aturan administrasi pengadaan barang dan jasa pemerintah.
"Saya datang untuk menyampaikan pengaduan resmi terkait dugaan maladministrasi, dalam kerja sama jasa perbaikan kendaraan dinas di beberapa satker," ujar Frienky, Selasa (14/4/2026).
Di depan perwira Dumasan Irwasda Polda NTB, ia mengungkapkan jika sistem penagihan jasa dan barang, diduga tidak berjalan sesuai ketentuan.
Selain itu, dokumen pendukung seperti nota hingga foto pekerjaan, disebut tidak sepenuhnya disusun pihak penyedia jasa.
"Dokumen tagihan hingga dokumentasi pendukung, justru diduga dibuat pihak internal, bukan murni dari penyedia jasa. Ini berpotensi melanggar prinsip transparansi dan akuntabilitas," katanya.
Tak hanya itu, Frienky juga menyoroti dugaan pelanggaran administrasi di SPN Polda NTB Belanting.
Ia menyebut ada indikasi penyusunan dokumen penyedia dilakukan secara internal, lalu ditagihkan menggunakan nama pihak yang sama.
"Ada dugaan pengelolaan administrasi perawatan kendaraan disusun internal, kemudian ditagihkan atas nama penyedia. Ini perlu ditelusuri lebih dalam," ucapnya.
Melalui pengaduan tersebut, Frienky meminta Irwasda Polda NTB melakukan pemeriksaan dan audit menyeluruh.
Ia juga berharap ada tindak lanjut sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
"Saya berharap ada pemeriksaan, klarifikasi, hingga audit administrasi secara menyeluruh, agar semuanya jelas dan transparan," tegasnya.
Sebagai bentuk keseriusan, Frienky juga menyiapkan bukti pendukung untuk diserahkan ke Ombudsman RI Perwakilan NTB guna proses lanjutan.
(red)
0 Komentar